MANAGING EMPLOYEES – DISKRIMINASI GENDER DI TEMPAT KERJA

LEADERSHIP: THE MORE HAPPY, THE MORE TRUST
Januari 8, 2018
EMPLOYER BRANDING & RECRUITMENT
Januari 22, 2018

Baru-baru ini, Google memberhentikan seorang pekerjanya karena telah menyebarkan artikel tentang ketidakpuasannya akan diskriminasi gender di Google. Memorandum sebanyak 10 lembar tersebut ditulis oleh James Damore, karyawan Google yang berargumen tentang Google yang membungkam opini politik terhadap perusahaannya dan mengenai isu perbedaan biologis yang berhubungan dengan sedikitnya peran wanita dalam sektor teknologi dan posisi pimpinan. Dokumen tersebut menjadi viral dalam perusahaan dan keluar ke massa dalam waktu yang sangat singkat sehingga menyebabkan konflik internal dalam manajemen Google.

Keputusan Google yang akhirnya memberhentikan Damore menuai berbagai macam komentar di media massa. Beberapa di antaranya berpendapat, dengan pemberhentian secara sepihak, Google malah mengkonfirmasi isu dalam memo tersebut bahwa Google tidak memberikan ruang opini politik yang terbuka. Namun beberapa penulis juga berargumen bahwa tentu Google tidak akan mampu bekerja dengan seorang karyawan yang baru saja mempertanyakan kompetensi dasar Google. CEO Google Sundar Pichai, dalam pembelaannnya, mengirim email pada seluruh karyawannya yang mengindikasikan bahwa pelanggaran kode etik perusahaan dengan menyebarkan sugesti bahwa kelompok tertentu tidak cocok dengan tipikal pekerjaan tertentu adalah pelanggaran serius. Email tersebut memang tidak mencatat mengenai pemberhentian Damore, namun pengakuan Damore di Bloomberg mengkonfirmasi kebijakan pemberhentian perusahaan IT tersebut. Di sisi lain, beberapa media di internet turut memberikan dukungan pada Damore yang dianggap sebagai pahlawan yang berani mengungkapkan suaranya dalam isu keragaman di industri teknologi.

Diskriminasi Gender di Indonesia

Indonesia sendiri juga merupakan negara yang sensitif terhadap isu seperti ini. Berdasarkan data yang sama dari BPS dan Sakernas, penghasilan rata-rata perempuan bekerja di sektor di luar agrikultur, hanya sekitar 80 persen dari penghasilan pria. Sedangkan data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bapennas) 2013 menyebutkan hanya 209.512 perempuan yang memegang posisi tinggi di berbagai sektor pekerjaan. Artinya hanya 18 persen dari 1,1 juta total perempuan pekerja yang bekerja di level manajerial. Pasalnya, stereotype yang beredar di masyarakat sejak sejarah Belanda adalah wanita sepantasnya bekerja di sektor domestik (rumah tangga) saja. Karena masih kentalnya bagian sejarah dan adat di beberapa daerah, hal ini membatasi kaum perempuan Indonesia untuk bekerja.

Sementara di daerah perkotaan dimana tingkat pendidikan dan edukasi sudah lebih tinggi, diskriminasi terhadap perempuan masih saja terjadi meski dalam bentuk yang lebih tidak ekstrim. Contohnya, gaji karyawan perempuan yang kebanyakan berada di bawah garis rata-rata gaji laki-laki. Perempuan sering kali dianggap tidak mampu membuat kebijakan dan mengambil keputusan sebaik laki-laki. Stigma ini didasari anggapan bahwa wanita merupakan kaum yang lemah dan tidak dapat bekerja sebaik laki-laki sehingga dalam pembagian pekerjaan pun wanita sering di’wanita’kan dengan diberikan jumlah kerja yang sering kali lebih ringan dibanding laki-laki.

Moral yang perlu dipelajari oleh perusahaan adalah bentuk diskriminasi bisa datang dalam bentuk yang berbagai macam. Manajemen perlu berkoordinasi untuk mengevaluasi diri—apakah manajemen sudah menerapkan etika kerja yang sesuai. Terkadang isu diskriminasi dapat muncul tanpa disadari, hingga pada suatu titik diskriminasi tersebut sudah terlanjur parah sebelum dapat diantisipasi oleh perusahaan. Contohnya, pembagian workload yang terlalu ringan pada pekerja wanita dapat menimbulkan konflik ketidaksetaraan dan bisa merugikan perusahaan. Karena itu, evaluasi terhadap pengelolaan karyawan sangat penting untuk dilakukan perusahaan, setidaknya sekali setiap tahunnya untuk mencegah isu negatif.